Zona Otomotif — Di tengah sejumlah daerah yang mulai menerapkan kebijakan pembayaran pajak kendaraan tanpa KTP pemilik lama, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah justru mengambil langkah berbeda.
Alih-alih langsung mengikuti, Jateng memilih pendekatan lebih hati-hati dengan menunggu kepastian regulasi dan koordinasi lintas instansi.
Sekretaris Daerah Jateng, Sumarno, menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak bisa diputuskan sepihak. Pasalnya, administrasi kendaraan bermotor juga melibatkan kewenangan kepolisian.
“Kami tidak ingin terburu-buru. Semua harus melalui proses dan koordinasi dengan Polri,” ujarnya.
Menurutnya, jika kebijakan diterapkan tanpa dasar yang matang, justru berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama terkait legalitas dan kepemilikan kendaraan.
Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa aturan yang terlalu longgar bisa membuka celah sengketa di kemudian hari.
Meski demikian, Pemprov Jateng tidak menutup kemungkinan untuk mengadopsi kebijakan tersebut. Mereka menilai, jika dirancang dengan tepat, langkah ini berpotensi meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.
Saat daerah lain mulai bergerak cepat, Jateng memilih memastikan satu hal lebih dulu:
aman secara aturan, sebelum diterapkan di lapangan.
Kini muncul pertanyaan:
lebih baik cepat mengikuti tren, atau pelan tapi minim risiko?
