MENTERI YANG MENGINGINKAN KAMPUS TENANG, TAPI DITUDUH MEMUSUHI ISLAM
Nama Daoed Joesoef mungkin tidak sepopuler para jenderal Orde Baru. Namun bagi mahasiswa era 1970-an dan kelompok Islam konservatif, ia adalah salah satu menteri paling kontroversial dalam sejarah Indonesia.
Ada yang mengingatnya sebagai intelektual cerdas lulusan Sorbonne. Ada yang menganggapnya tokoh sekuler yang terlalu jauh memisahkan agama dari negara. Tetapi bagi banyak aktivis kampus, Daoed adalah sosok yang “menjinakkan” gerakan mahasiswa lewat kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK/BKK).
Ironisnya, pria berdarah Aceh ini justru merasa dirinya sedang menyelamatkan Indonesia.
Daoed lahir di Medan, 8 Agustus 1926, di tengah Hindia Belanda yang masih bergolak. Masa mudanya dihabiskan dalam atmosfer revolusi dan pergolakan politik. Ia sempat masuk sekolah militer di Brastagi dan ikut menjadi tentara pada awal Revolusi Kemerdekaan di Sumatera Timur. Pangkat terakhirnya letnan.
Namun berbeda dari banyak tokoh sezamannya yang bertahan di militer, Daoed memilih jalan lain: pendidikan.
Ia pindah ke Yogyakarta, bergaul dengan seniman dan intelektual muda, bahkan aktif di dunia seni lukis. Pada masa Revolusi, ia terlibat dalam Seniman Indonesia Muda dan berteman dengan pelukis seperti Affandi, Tino Sidin, hingga Trubus. Pada 1950-an, Daoed bahkan pernah menjadi pelukis poster film.
Tetapi dunia akademik akhirnya menjadi jalan hidup utamanya.
Ia lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1959 sebelum melanjutkan studi ke Sorbonne University, Prancis. Di sana ia meraih dua doktoral: hubungan internasional dan ekonomi.
Prancis meninggalkan pengaruh besar pada cara berpikirnya.
Ia mengagumi sekularisme ala Prancis—sebuah gagasan yang lahir dari Revolusi Prancis dan menempatkan agama di ruang privat, bukan sebagai dasar negara. Pandangan inilah yang kelak membuatnya berkali-kali bentrok dengan kelompok Islam politik di Indonesia.
Sekembalinya ke tanah air, Daoed ikut mendirikan Center for Strategic and International Studies atau CSIS pada 1971, lembaga think tank yang sangat dekat dengan lingkar kekuasaan Soeharto.
Karier politiknya melesat ketika Soeharto menunjuknya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 1978.
Baru dua minggu menjabat, Daoed langsung mengeluarkan kebijakan yang mengguncang dunia kampus: NKK/BKK.
Latar belakangnya adalah trauma pemerintah Orde Baru terhadap gerakan mahasiswa 1974 dan 1978 yang dianggap terlalu politis dan mengancam stabilitas negara. Kampus kala itu menjadi pusat kritik terhadap rezim.
Daoed percaya universitas harus kembali menjadi tempat belajar, bukan arena politik jalanan.
Lewat kebijakan NKK/BKK, Dewan Mahasiswa dibubarkan dan aktivitas politik mahasiswa dibatasi ketat. Organisasi kampus diubah menjadi lebih administratif dan tidak konfrontatif.
Bagi pemerintah, ini adalah “normalisasi”.
Bagi aktivis mahasiswa, ini adalah depolitisasi brutal kampus Indonesia.
Kritik terhadap kebijakan itu bahkan terus hidup sampai hari ini. Banyak pengamat menyebut NKK/BKK sebagai titik awal matinya tradisi gerakan mahasiswa independen di era Orde Baru.
Namun kontroversi Daoed tidak berhenti di kampus.
Namanya semakin disorot ketika pemerintah melarang penggunaan jilbab di sekolah umum pada awal 1980-an. Aturan seragam nasional saat itu tidak mengakomodasi jilbab, dan banyak siswi dipaksa melepas penutup kepala mereka atau pindah sekolah.
Di mata kelompok Islam, kebijakan itu dianggap bentuk diskriminasi.
Tetapi Daoed melihatnya dari sudut berbeda.
Ia takut simbol agama yang terlalu dominan di ruang publik akan mengancam karakter plural Indonesia. Dalam memoarnya, ia pernah menulis bahwa bila negara terlalu mengunggulkan satu agama, Indonesia bisa pecah.
Pandangan itu membuatnya dicap sekuler, bahkan anti-Islam.
Padahal Daoed sendiri seorang Muslim.
Kontroversi lain terus bermunculan. Ia menghapus libur penuh selama Ramadan karena menurutnya belajar juga bagian dari ibadah. Ia mempertanyakan penutupan rumah makan saat puasa. Ia bahkan pernah mengusulkan agar Istana Negara merayakan Natal selain Maulid Nabi, walau usulan itu ditolak Soeharto.
Dalam pidato resmi, Daoed juga menolak membuka sambutan dengan salam agama tertentu. Baginya, seorang menteri berbicara atas nama negara multikultural, bukan negara agama.
Pernyataannya itu memicu kemarahan banyak tokoh Islam, termasuk Mohammad Rasjidi, mantan Menteri Agama RI, yang menuduh Daoed terlalu menjauhkan agama dari pendidikan nasional.
Namun menariknya, Daoed tidak pernah merasa sedang memusuhi Islam.
Ia justru menganggap dirinya sedang menjaga kemuliaan agama agar tidak diperalat politik negara.
Di sinilah paradoks Daoed Joesoef berada.
Ia adalah bagian dari rezim Orde Baru yang otoriter, tetapi juga intelektual yang percaya pada rasionalitas modern. Ia membatasi politik kampus, tetapi menganggap dirinya sedang menyelamatkan dunia akademik. Ia dicap anti-Islam, padahal merasa sedang melindungi Indonesia yang majemuk.
Daoed Joesoef meninggal dunia di Jakarta pada 23 Januari 2018 dalam usia 91 tahun.
Namun warisannya belum benar-benar selesai diperdebatkan.
Sebab sampai hari ini, Indonesia masih terus bertanya soal batas antara agama dan negara, kebebasan mahasiswa dan stabilitas politik, serta apakah pendidikan seharusnya menjadi alat kekuasaan atau ruang berpikir bebas.
Dan di tengah semua perdebatan itu, nama Daoed Joesoef selalu muncul kembali.
