Di daerah yang masih pengembangan rawan pejabat nakal yang bekerjasama dengan Lembaga Masalahkan untuk memeras pengusaha-pengusaha yang memenangkan tender proyek pembangunan.
Adapun modus mereka adalah menggunakan Lembaga Masalahkan sebagai benteng terdepan untuk melakukan aksinya sebagai penemu indikasi praktik ilusi. Lalu si pekerja proyek di takut-takuti akan di penjara.
Kemudian di panggil lah para pelaksana tender untuk klarifikasi hanya berdasarkan pesan WhatsApp. Setelah proses klarifikasi, pejabat pemberi komitmen mendatangi satu persatu perusahaan untuk menyediakan sejumlah uang jika ingin kasusnya selesai.
Pengusaha daerah yang awam tentang hukum tentu saja di peras tidak sedikit. Sampai ada yang menjual harga diri nya Karena ketakutan di ancam demikian. Yang untung dari proyeknya tidak melebihi 30 %.
Padahal mereka semua sudah di gaji dan di fasilitasi rakyat. Jika demikian maka mustahil perkembangan suatu desa akan cepat terlaksana, karena garong yang berkedok bergerak liar tanpa hambatan di pelihara aparat daerah.
Sungguh ironis kondisi aparat dan pejabat negri ini.
