“mengulang diksi Poso sebagai ajaran Agama membunuh agar masuk Surga,” sebetulnya Jusuf Kalla sementara membangun semangat terjadinya pembunuhan dan penghancuran Bangsa, Negara, Rakyat Indonesia”
Kritik dan teguran ini bukan sekadar menyerang personal, melainkan upaya menjaga agar nilai-nilai luhur Agama tak dijadikan alat provokasi politik yang menghancurkan tenun kebangsaan yang sudah dirajut lama.
Agama sejatinya oase kedamaian dan kompas moral untuk semua pemeluknya. Namun, ketika narasi mengenai “Surga” dikaitkan dengan tindakan menghilangkan nyawa sesama manusia atas nama perbedaan keyakinan, maka esensi kesucian Agama sedang dicampakan ke hamparan lumpur genangan kerbau bodoh dan babi.
Pernyataan menyederhanakan hubungan antarumat beragama menjadi sekadar hitung-hitungan konflik bukan hanya menyesatkan, tapi juga melukai akal sehat kolektif bangsa.
Jusuf Kalla (banyak orang menyebut dia sebagai tokoh publik, tapi Saya tidak pernah mengakuinya, walau Ayah JK dan Bapak Saya, ketika masih Kopral, temanan sejak Tahun 50an di Makassar) seharusnya nyadar bahwa dirinya punya beban moral untuk menjadi perekat sosial. Sayangnya, JK tak nyadar!
JK tak nyadar bahwa, :Kalimat yang bernada provokatif, mungkin ia maksudkan sebagai ilustrasi, memiliki risiko tinggi disalahartikan di area akar rumput. Pada sikon dan konteks Indonesia yang majemuk, kata-kata adalah benih; jika yang ditebar adalah logika kekerasan, maka yang dituai adalah disintegrasi.” Kakek Tuwir bau tanah itu, juga lupa bahwa, “Kebebasan berbicara tidak berarti bebas dari tanggung jawab etis. Rakyat membutuhkan narasi mendinginkan, bukan membakar.”
Gagal Logika Beragama JK, “Membunuh demi Surga”
Mengaitkan tindakan pembunuhan dengan ganjaran surga adalah sesat pikir (logical fallacy) yang akut dan sangat berbahaya. Secara universal, agama hadir sebagai pelindung nyawa. Dalam perspektif hukum manapun, menjaga jiwa, Hifdzun Nafs, adalah prioritas utama. Sehingga mengklaim bahwa Tuhan memberikan hadiah tertinggi melalui penghancuran ciptaan-Nya adalah kontradiksi yang merendahkan sifat Tuhan yang Maha Pengasih. Tidak ada agama besar yang melegalkan pembunuhan atas dasar perbedaan iman sebagai tiket menuju keabadian.
Urgensi “Sopan Beragama” dalam Etika Publik. Sopan beragama bukan sekadar tutur kata halus, melainkan cara berpikir yang menempatkan rasa hormat di atas kebenaran sepihak.
Ruang Publik vs Privat. Keyakinan teologis adalah hak privat, namun jika dibawa ke ruang publik untuk memvalidasi kekerasan, maka itu melanggar kontrak sosial kebangsaan.
Memanusiakan Manusia. Sopan beragama berarti mengakui bahwa setiap individu memiliki hak kodrati untuk hidup. Narasi yang meniadakan hak hidup orang lain adalah bentuk ketidaksopanan tertinggi kepada Sang Pencipta.
Mencegah Normalisasi Kekerasan. JK mengeluarkan pernyataan sembrono “membunuh agar masuk surga” dibiarkan tanpa teguran, maka menyuburkan intoleran, semangat membunuh (dengan satu tujuan mendapat kapling mulia di Surga). Sekaligus memberi amunisi bagi radikalisme lisan yang dapat berujung pada tindakan nyata. Mungkin saja, hal-hal itu yang menjadi tujuan JK, menghancurkan Bangsa dan Negara dengan senjata kekerasan atas nama agama.
Mengembalikan Agama pada Spiritualitas. Sudah saatnya setiap tokoh bangsa kembali pada khitah komunikasi yang santun. Dalam artian harus mendorong standar etika di mana agama dipahami melalui kedalaman spiritualitas dan “rasa”, bukan sekadar legalitas formal yang kompetitif.
Mengajari “sopan beragama” kepada para elit politik, terutama orang-orang seperti JK, adalah pengingat bahwa kekuasaan tidak memberikan hak istimewa untuk merendahkan nilai kemanusiaan.
Negeri Tercinta membutuhkan pemimpin yang membangun jembatan di atas perbedaan, memandang sesama warga negara sebagai saudara dalam kemanusiaan, bukan musuh yang wajib dibunuh
Opa Jappy | Indonesia Hari Ini
